You are here: Event Jaksa Agung Gunakan Surat Palsu Cekal Pengusaha Batubara

Jaksa Agung Gunakan Surat Palsu Cekal Pengusaha Batubara

Surel Cetak PDF
2585 readings

Gedung kejaksaan Agung

PORTALKRIMINAL.COM - JAKARTA: Kejaksaan Agung diminta untuk segera menganulir Surat Keputusan Jaksa Agung nomor 249/D/Dsp3/10/2013 tentang pencegahan keluar negeri  terhadap  tersangka Hafrizal alias Rizal Chaniago,seorang pengusaha tambang batubara yang berdomisili di Jakarta.  Dasar  surat keputusan itu dipastikan tidak benar sesuai surat keterangan Asisten Intelejen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 10 Desember 2013.

"Selain dasar keputusan Jaksa Agung perihal pencegahan ini tidak benar, Undang-undang juga menyebutkan, seorang tersangka tindak pidana tidak boleh tiga kali diberi pencekalan keluar negeri. Dengan demikian, Jaksa Agung dalam surat keputusannya ini menjalahi dua aturan yaitu dasar pembuatan surat yang tidak pernah dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ,juga bahwa tersangka tiga kali dicekal dalam suatu perkara pidana yang tidak punya kemajuan penyidikan,"  ujar Kuasa hukum tersangka Hafrizal, Marthinus Monot,  kepada  wartawan, Kamis (12/12).

Dikatakannya,  pencekalan  pertama Hafrizal keluar negeri dibuat oleh pihak Imigrasi Departemen Kehakiman, berdasarkan surat permintaan pihak penyidik Bareskrim Polri yang mendasari atas kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh tersangka. Cekal pertama ini dikeluarkan pada bulan Agustus 2011 yang berlaku selama enam bulan.  Kemudian cekal kedua dibuat oleh Kejaksaan Agung berdasarkan permintaan penyidik Bareskrim Polri pada bulan Oktober 2012. Dan cekal ketiga dimintakan lagi oleh Kejaksaan Agung atas dasar permohonan penyidik Bareskrim Polri pada bulan Oktober.

Pencekalan yang ketiga ini menurut Marthinus Monot, merupakan suatu pelanggaran  Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-undang HAM sehingga pihaknya meminta kepada Jaksa Agung agar surat keputusannya itu dicabut dan pencegahan terhadap kliennya dianulir .  

‘’Surat Keputusan Jaksa Agung ini sangat memalukan. Bagaimana bisa surat keputusan Jaksa Agung mendasari surat yang tidak pernah dibuat oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sesuai dengan penjelasan tertulis Kepala Seksi II Asisten Intelejen Kejati Jawa Tengah,Taufik Djalal SH MH," ujarnya.

Sementara penjelasan lain yang diperoleh dari Mabes Polri menyebutkan, pencegahan tersangka Hafrizal keluar negeri karena penyidik takut akan yang bersangkutan keluar negeri untuk menjual areal tambang yang disengketakan antara tersangka dengan Revli OHP Mandagie yang juga tengah diperiksa di Satranmor Polda Metro Jaya dalam kasus penggelapan dan penipuan. Penyidik Bareskrim Polri berkeinginan perkara tersangka yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung segera dinyatakan lengkap dan dapat dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili. Tapi hal ini sulit didapatkan karena pihak Kejaksaan melihat kasus yang dituduhkan kepada tersangka tidak  dapat diajukan ke pengadilan. Tersangka adalah pemilik sah atas lahan yang disengketakan itu berdasarkan akte kepemilikan yang dimilikinya sehingga sulit menyatakan tersangka berbuat penipuan dan penggelapan .

Lagi pula, lanjutnya,  bahwa ketika kasus ini digelar di Bareskrim Polri pada tgl 4 Oktober 2012 yang dihadiri oleh Wakabareskrim Irjen Pol Drs Saut Nasution, Warsidik yang waktu itu masih dijabat oleh Brigjen Pol Drs Ronny Sompy, mengingatkan penyidik agar pelapor diperiksa cermat sebab laporannya dicurigai tidak benar. Ia tidak pernah mengeluarkan uang membeli  lahan yang disengketakan itu. Tapi ia mengakui sebagai pemilik dan mengadukan  tersangka sebagai pemalsu dan penggelapan. Sementara tersangka memiliki bukti membeli lahan itu dari pemiliknya Aan Rustiawan sebesar tiga juta dollar.

"Belum lagi keberpihakan penyidik pada pelapor ditenggarai sangat besar sehingga mengorbankan Hafrizal sebagai tersangka dan mencekalnya keluar negeri dengan melanggar hukum karena berlangsung tiga kali," ujarnya. (han)




Berita Terkait: