You are here: Event Aksi 299, Maklumat Kapolda Metro Terpasang di Titik-titik Strategis

Aksi 299, Maklumat Kapolda Metro Terpasang di Titik-titik Strategis

Surel Cetak PDF
362 readings

portalkriminal_kotak.jpg

PORTALKRIMINAL.COM - JAKARTA: Menjelang aksi 299 pada Jumat, 29 September 2017, di Jakarta, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Idham Azis membuat maklumat tentang penyamaian pendapat di muka umum.

Maklumat tersebut diprint ukuran rakasasa 2x3 meter dan dipasang di titik-titik strategis wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Pemasangan spanduk maklumat juga dipasang di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota, antara lain di wilayah Polsek Ciledug, Jatiuwung, Neglasari, dan Batu Ceper.

Kasubbag Humas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Triyani mengatakan pemasangan maklumat ukuran raksasa tersebut atas perintah Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol  Harry Kurniawan.

“Para Kepala Polsek dan anak buah bergerak di lapangan," kata Kompol Triyani.

Menurut Kompol Triyani, pelaksanaan pemasangan maklumat tersebut sengaja dipampang di tempat-tempat strategis, terutama menjelang aksi 299. “Agar mudah dilihat oleh masyarakat,” ujarnya.

Sementara, Kapolsek Neglasari Kompol Ubaidillah mengatakan pihaknya memasang maklumat di dua titik, yakni di Pintu M1 Bandara Soekarno Hatta, Jalan Marsekal Suryadharma, dan Simpang Tujuh Jalan Iskandar Muda.

Polisi dari Polsek Ciledug memasang di Jalan HOS Cokroaminoto, perempatan Perumahan Puri Beta 1 dan 2, Kelurahan Larangan Utara.

Kapolsek Batu Ceper, Kompol R. Manurung mengatakan pihaknya memasang baliho di pertigaan jembatan Ampera Jalan Daan Mogot kilometer 19 dan Jalan Hasanudin di Pertigaan Stasiun Rel Poris.

Kapolsek Jatiuwung, Kompol Eliantoro memasang baliho di Periuk Jaya Permai, Kampung Sangiang, dan Kampung Pengadilan. Selain di permukiman penduduk maklumat juga dipasang di samping RS An-Nisa jalan Gatot Subroto.

Maklumat tersebut tertera dengan nomor surat Mak/05/IX/2017 dan ditandatangani langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis pada Selasa 26 September 2017.

Pada poin pertama, Kapolda meminta para pengunjuk rasa saat melakukan aksi tidak membawa barang-barang berbahaya seperti senjata api, senjata karet, senjata tajam dan alat pemukul.

Kapolda meminta kepada para penanggung jawab aksi agar memberitahu rencana kegiatannya tiga hari sebelum aksi itu berlangsung.

Pada poin keduanya, Kapolda menekankan agar masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Selain itu, diingatkan bahwa sesuai dengan Pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 1997 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum, warga negara berkewajiban untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada poin ketiganya, Kapolda meminta kepada para peserta aksi tidak mengganggu ketertiban umum, merusak fasilitas umum, melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan arus lalu lintas, melakukan provokasi yang bersifat anarkis dan SARA.

Kapolda juga menegaskan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum di tempat terbuka dibatasi mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 18.00 WIB dan di tempat tertutup mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

Pada poin keempat, Kapolda menyampaikan tempat pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang ditujukan kepada instansi yang berada di sekitar Monas, ditempatkan di pintu Monas, di depan Patung Kuda, dan dilarang menyampaikan di sekitar Bundaran HI.

Sedangkan aksi di DPR RI ditempatkan di luar pagar Gedung DPR RI. Hanya perwakilan saja yang dapat difasilitasi untuk bertemu kepada pihak yang berkepentingan.

Pada poin terakhir, Kapolda menegaskan akan menindak tegas para peserta aksi unjuk rasa yang tidak menaati peraturan yang telah ditentukan. Tindakan tegas itu meliputi peringatan, pembubaran kegiatan, sampai kepada penegakan hukum. Bagi para pelaku serta penanggung jawab, dapat dipidanakan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku baik Tindak Pidana Makar dan Tindak Pidana lainnya. (jak)




Berita Terkait: