You are here: Event Kapolri Klarifikasi Wawancaranya Soal Pemerkosaan di BBC

Kapolri Klarifikasi Wawancaranya Soal Pemerkosaan di BBC

Surel Cetak PDF
157 readings

Kapolri Jenderal Tito Karnavian

PORTALKRIMINAL.COM - JAKARTA: Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memberikan klarifikasi atas pemberitaan terkait ucapannya di media daring BBC soal wawancara pada korban pemerkosaan. Tito menyampaikan klarifikasinya pada belasan organisasi aktivis perempuan di rumah dinasnya, Jakarta Selatan, Senin (23/10) malam.

Tito menjelaskan, wawancara yang ia lakukan dengan BBC dilakukan dalam waktu hampir satu jam. Adapun topik bahasannya menurut Tito bukan topik mengenai masalah kekerasan atau pemerkosaan.

"Intinya masalah terorisme, spektrumnya luas ya, terorisme, masalah konflik di Marawi, deradikalisasi, kemudian beberapa kemajuan tentang kepolisian dan ada beberapa isu-isu lainnya," katanya kepada wartawan di Rumahnya di Jalan Patimura, Jakarta Selatan, Senin (23/10).

Lalu, Tito pun mendapatkan pertanyaan terkait penyidikan kasus pemerkosaan yang bersifat pribadi dari jurnalis asal Australia tersebut. "Saya menjawab pertanyaan-pertanyaan privasi itu, itu bisa saja ditanyakan sepanjang itu berhubungan dengan kasusnya untuk mengungkap motif, untuk memenuhi alat-alat bukti dan lain-lain," jelas manyan Kapolda Metro Jaya ini.

"Bagaimana kalau seandainya itu diluar konteks pemeriksaan, tapi lebih kepada melecehkan secara pribadi, saya jawab 'saya belum bisa jawab' tapi saya akan turunkan tim untuk menanyakan kepada penyidik, termasuk orang yang melaporkan nantinya," ujarnya.

Tito menjelaskan, sejumlah pertanyaan yang diajukan penyidik mungkin sangat privat. Misalnya, mengenai masalah persetubuhan dan adanya masalah paksaan terkait adabya persetujuan. Hal tersebut pun dibenarkan oleh Tito. Namun, penyidik juga akan mempertimbangkan faktor psikologis korban.

"Tidak mungkin setiap ada orang yang lagi luka ditemukan di tengah jalan diperkosa langsung dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke kantor polisi sambil ditanya 'heh kamu bagaimana suka nggak,' oh jelas nggaklah' itu polisi memiliki trik-trik memahami psikologi," kata dia.

Sehingga, pada polisi khusus untuk perempuan dan anak terdapat unit khusus, unit PPA pelayanan perempuan dan anak. Unit ini telah diterapkan di tingkat mabes polri, Polda, sampai ke Polres."Bahkan tahun 2014 direkrut 7.000 Polwan hanya untuk mengisi unit PPA di polsek-polsek ini," jelas dia.

Tujuan pembentukan unit ini untuk menangani kasus-kasus perempuan dan anak. Sehingga, hal ini menurut Tito membuktikan bahwa polri sangat konsentrasi masalah ini terhadap perlindungan perempuan dan anak sangat.

"Nah kalau ada pertanyaan-pertanyaan bersifat privasi ini para polwan-polwan ini yang mereka akan bertanya dan polwan-polwan ini tentunya sudah dilatih, kapan dia mengajukan pertanyaan itu, apakah dia perlu mengajukan pertanyaan itu,"

Pertanyaan yang diajukan pun menurut Tuto bisa merujuk pada hal yang sensitif. Namun memiliki kepentingan untuk mengungkap kasus dengan sejelas-jelasnya sehingga tuntutan pada pelaku dapat maksimal. Dan hal ini dilakukan dengan metode tertentu.

"Kalau kita lihat perempuannya korbannya sensitif orangnya, psikologinya sangat tidak stabil dan kita tunggu sampai stabil, setelah itu baru polwan yang menangani," jelas Tito.

Tito berharap, melalui klarifikasinya ini dapat menjadi penjelas dia sebagai Kapolri bukan tidak peduli kepada korban perkosaan dengan menanyakan hal sensitif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya PPA dan metode pendekatan psikologis yang tidak dijelaskan secara rinci dalam artikel BBC bertajuk 'Kapolri Tito korban perkosaan dapat ditanyakan menikmati atau tidak' itu.

"Jangan salah, ibu saya adalah wanita, istri saya juga adalah wanita, anak saya pun putri saya pun adalah juga wanita. mana mungkin saya nggak peduli sama wanita," tutur mantan Kapolda Metro Jaya itu.


Pertemuan dihadiri Kapolri yang didampingi Kabareskrim Polri, Kadiv Propam Polri, Karo Penmas Div HUmas Polri, Wakapolda Metro Jaya, penyidik tindak pidana terhadap Perempuan dan Anak di Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya, serta  67 orang aktivis pemerhati isu perempuan dan gender,diantaranya Ibu Pertiwi Rusmanhadi (DERAP WARAPSARI), Ibu Wulandari Danoekoesoemo (Lentera Sintas Indonesia), dan Ibu Netty Prasetyani Achmad Heryawan (istri Gubernur Jabar, anggota Maju Perempuan Indonesia / MPI), yang mewakili 18 organisasi, yaitu :

• Derap Warapsari
• Kongres Wanita Indonesia ( KOWANI )
• Lentera Sintas Indonesia
• Maju Perempuan Indonesia ( MPI )
• Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan ( LBH APIK )
• Kaukus Perempuan Politik Indonesia ( KPPI )
• Komnas Perempuan
• Kalyanamitra
• Women Research Institute ( WRI )
• Korps HMI Wati Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islama ( KOHATI PB HMI )
• Koprs Putri Pengurus Besar PMII ( KOPRI PB PMII)
• Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia ( KPPRI )
• Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI )
• Yayasan Pulih / Dosen Psikologi UI
• Magdalene.co
• Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fak Hukum UI
• Arus Pelangi
• Kelompok Peduli Penghapusan Tindak Kekerasan Perempuan ( KEPPAK PEREMPUAN). (np)




Berita Terkait: