Sabtu, 24 Juni 2017

Headlines:

Wawancara  |   Profil  |  Crime Story  |  Investigasi  Tips Suara Pembaca 

You are here: Home Gelap / Tipu Dugaan Penggelapan, Polda Metro Segera Periksa Direktur Bank DKI

Dugaan Penggelapan, Polda Metro Segera Periksa Direktur Bank DKI

Surel Cetak PDF
627 readings

portalkriminal_kotak.jpg

PORTALKRIMINAL.COM - JAKARTA: Polda Metro Jaya segera memeriksa Direktur Manajemen Risiko Bank DKI, Farel Tua Silalahi, terkait laporan salah satu debiturnya mengenai dugaan terjadinya penggelapan atas barang tak bergerak.

“Sedianya pemeriksaan dilakukan Jumat (6/1) lalu, tetapi yang bersangkutan mengirim kuasa hukumnya, minta penundaan,” kata Dr. Cecep Suhardiman, SH, MH, kuasa hukum PT Tucan Pumco Services Indonesia (TPSI), kepada wartawan kemarin, di Jakarta.

Laporan Cecep ke Polda Metro Jaya dilakukan 29 Oktober lalu, dengan tanda bukti lapor bernomor TBL/5276/X/2016/PMJ/Dit.Reskrimum. Menurut Cecep, Farel Tua Silalahi sebagai Direktur Manajemen Risiko Bank DKI dan kawan-kawan melakukan penggelapan atas barang tak bergerak berupa tanah dan bangunan milik kliennya yang dijadikan agunan kredit pada Bank DKI.

“Pihak Bank DKI melakukan penurunan nilai aset pada saat lelang,” kata Cecep.

Awalnya, tahun 2014 PT TPSI mendapat fasilitas kredit dari Bank DKI senilai Rp52.600.000.000 dengan jangka waktu kredit sampai 2019. Sebagai jaminan kreditnya tanah dan bangunan besertifikat SHGB No. 916 atas nama PT Tucan Pumpco Services Indonesia (TPSI).

Hingga Agustus 2016, sisa pokok kredit/outstanding Rp39.513.000.000. Karena terjadi ketersendatan pengembalian kredit, Bank DKI melakukan pelelangan atas jaminan tersebut dengan harga di bawah nilai appraisal. Padahal, PT TPSI telah beritikad baik, mengajukan permohonan kepada Bank DKI untuk mendapatkan restrukturisasi atas fasilitas kredit tersebut. Permohonan ini diajukan karena PT TPSI menyadari ada ketersendatan keuangan sehingga pembayaran cicilan kreditnya tidak lancar.

"PT TPSI bukan bangkrut atau tidak mau melunasi tanggungan kreditnya, melainkan karena memang sedang ada masalah keuangan terkait dengan bisnis yang dijalankannya. Ada faktor eksternal yang membuat PT TPSI menghadapi masalah keuangan, terkait dengan kondisi ekonomi secara global maupun nasional," jelas Cecep.

Selain mengajukan permohonan restrukturisasi, PT TPSI telah pula beritikad baik untuk melakukan pelunasan kredit Rp40.500.000.000. Dana sebesar itu untuk pembayaran pokok kredit Rp39.513.000.000 dan sebagian bunganya, Rp987.000.000. Tetapi, Bank DKI menolak pembayaran pelunasan tersebut.

Bank DKI tetap mau melaksanakan proses lelang atas tanah dan bangunan milik PT TPSI. Merasa ada kesemaan dari Bank DKI ini, PT TPSI mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 19 Oktober 2016, dengan registrasi perkara No. 575/PDT.G/2016/PN.JKT,PST.

Menurut Cecep, dalam proses lelang Bank DKI secara sepihak dan tanpa dasar menurunkan harga limit lelang dari Rp70.609.900.000 (pada pengumuman lelang 26 Agustus 2016) menjadi Rp60.000.000.000 (pada pengumuman lelang 15 September 2016).

Harga limit Rp60.000.000.000 itu masih diturunkan lagi menjadi Rp55.000.000.000 pada pengumuman lelang 6 Oktober 2016 dan 21 Oktober 2016. "Penurunan harga limit ini merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Bank DKI, tidak sesuai dengan prinsip dilakukannya lelang yaitu mencari pembeli dengan harga tertinggi," kata Cecep.

Tanggal 31 Oktober 2016 dilakukan lelang di KPKNL (Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang) Jakarta V, dengan limit lelang Rp55 miliar. Pada lelang ini, Bank DKI sendiri sebagai pemenang dan mengambil alih aset tersebut.

Meski asetnya telah dilelang, PT TPSI hingga kini belum menerima surat resmi atas pelunasan fasilitas kredit serta rincian hasil lelang tersebut. “Sesuai perhitungan, total kewajiban yang harus kami bayar Rp46.4 miliar. Jadi, masih tersisa uang hasil lelang sebesar Rp9 miliar yang sampai sekarang tidak tahu berada di rekening siapa,” kata Cecep. (jok)




Berita Terkait: