You are here: Korupsi Direktur BUMD Nisel Ditahan Korupsi Rp 7,8 Miliar

Direktur BUMD Nisel Ditahan Korupsi Rp 7,8 Miliar

Surel Cetak PDF
331 readings

borgol_oke.jpg

PORTALKRIMINAL.COM - MEDAN:  Penyidik Tipikor Dit Reskrimsus Poldasu melakukan penahanan terhadap Direktur BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemkab Nias Selatan (Nisel), berinitial JD terkait dugaan korupsi pembangunan water park di Teluk Dalam senilai Rp.7,9 miliar.

“Benar, kita telah menahan Direktur BUMD Nisel dalam kasus dugaan korupsi yang nilainya cukup pantastis yakni mencapai Rp.8 Milyar,” kata Dirreskrimsus Poldasu Kombes Toga H Panjaitan kepada wartawan. Dalam proyek itu, JD berperan sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus sebagai penanggung jawab.

Tersangka ditahan setelah melalui proses penyelidikan yang panjang oleh Unit II Subdit III/Tipikor dibawah asuhan Kasubdit AKBP Dedi Kurnia dan Kanit II Kompol Hasan By.

Disebutkan, pembangunan water park bersumber dari APBD Nias Selatan TA 2012 dengan pagu kisaran Rp.17 milyar. Adapun modus korupsi yang dilakukan dengan memark up harga. Dari total dana yang dianggarkan, dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.7,9 milyar.

“Perhitungan kerugian Negara itu dilakukan audit oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan) Cab Sumatera Utara. Berdasarkan kerugian Negara itu, kita melakukan penahanan terhadap JD,” pungkasnya.

Sebelum menahan JD, tambah Dirreskrimsus, pihaknya sudah memeriksa puluhan orang saksi, baik dari kontraktor, pejabat Pemkab Nisel hingga para pejabat di BUMD Nisel tersebut.

“Kita masih mengembangkan kasus itu karena tidak tertutup kemungkinan ada keterlibatan orang lain selain JD,” imbuhnya. Direktur BUMD Pemkab Nias Selatan itu ditahan sejal Jumat (24/2) dan polisi tengah melengkapi berkas untuk segera dikirim ke kejaksaan.

Terkait kasus itu, petugas menyita barang bukti berupa dokumen dan kontrak kerja pembangunan Water Park di Teluk Dalam Pemkab Nias Selatan. Poldasu berhasil mengungkap kasus dugaan korupsi “mega Proyek” itu atas laporan pengaduan warga masyarakat ke Poldasu beberapa bulan lalu.(Jst)








Berita Terkait: