Jumat, 15 Desember 2017

Headlines:

Wawancara  |   Profil  |  Crime Story  |  Investigasi  Tips Suara Pembaca 

You are here: Korupsi Peras Pemohon Izin Rp34 Juta, PNS Bekasi Kena OTT Polda Metro

Peras Pemohon Izin Rp34 Juta, PNS Bekasi Kena OTT Polda Metro

Surel Cetak PDF
181 readings

borgol_1.jpg

PORTALKRIMINAL.COM - JAKARTA:  Seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Atap Terpadu (DPMPST) Kabupaten Bekasi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, Senin (18/9/2017).

Pelaku AH, 42 tahun, ditangkap karena diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat. Dari tangan Abdul Hamid petugas mengamankan uang tunai sebesar Rp34 juta. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap AH di Polsek Cikarang Pusat.

"Pelaku masih diperiksa penyidik Submit V Korupsi di Polsek Cikarang Pusat dekat dengan Plaza Pemda Kabupaten Bekasi," ujar Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Ferdi Iriawan, Senin (18/9/2017), petang.

AKBP Ferdi mengatakan, kasus ini terungkap saat penyidik mendapat informasi dari masyarakat. Saat itu, AH diduga melakukan pemerasan dalam mengeluarkan surat keterangan perizinan, izin lokasi dan izin prinsip. Pelaku lalu meminta sejumlah uang kepada pelapor dengan dalih uang tersebut sebagai pelicin untuk mempercepat penerbitan izin.

Secara terpaksa, korban menuruti permintaan pelaku dengan menyiapkan uang tunai sebesar Rp 34 juta. Di sisi lain, korban melaporkan hal itu ke penyidik.

Dipantau dari kejauhan oleh penyidik, korban dan AH kemudian melakukan pertemuan di samping gedung DPMPST Kabupaten Bekasi. Saat uang Rp 34 juta yang disimpan di dalam kantong merah berpindah tangan, polisi langsung mengamankan tersangka beserta barang bukti.

"Selain mengamankan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa uang tunai Rp 34 juta, satu bundel permohonan izin lokasi dari perusahaan korban dan ponsel pelaku," kata AKBP Ferdi.

Menurut AKBP Ferdi, polisi masih menggali keterangan pelaku guna mengungkap keterlibatan pegawai lainnya. Keterangan pelaku juga dibutuhkan untuk mengetahui sepak terjangnya dalam memeras masyarakat dalam permohonan berkas.

Akibat perbuatannya, pelaku bisa dijerat Pasal 12 huruf e UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI N 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara di atas lima tahun. (han)






Berita Terkait: