You are here: Lantas Razia, Samsat Jakarta Pusat Tilang Puluhan Pengemplang Pajak Kendaraan Bermotor

Razia, Samsat Jakarta Pusat Tilang Puluhan Pengemplang Pajak Kendaraan Bermotor

Surel Cetak PDF
76 readings

AKP Frans Sihombing (tengah)

PORTALKRIMINAL.COM - JAKARTA:  Samsat Jakarta Pusat bekerjasama dengan Dinas Pelayanan pajak, Jasa Raharja, Satwilantas Wilayah Jakarta Pusat dan Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya menggelar razia kendaraan di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada, Jumat (11/8/2017) pukul 13.30 wib hingga pukul 15.30 wib.



Terpantauan lokasi, puluhan anggota Ditlantas yang dipimpin oleh Kasat Lantas Jakarta Pusat AKBP Ganet Sukoco, Kanit Samsat Jakarta Pusat AKP Frans Sihombing, Pamin TU Iptu Wiwi berserta jajarannya berusaha menghentikan laju kendaraan roda dua dan roda empat guna diperiksa kelengkapan surat kendaraannya.

Bagi pengendara yang kedapatan tak lengkap surat kendaraannya atau mati pajaknya maka akan langsung ditindak alias tilang ditempat oleh petugas.

“Jadi maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyadarkan masyarakat untuk taat membayar pajak kendaraan. Program tertib pajak kendaraan bermotor,” ujar Kanit Samsat Jakarta Pusat AKP Frans Sihombing kepada wartawan disela tugasnya, jum’at (11/8/2017).

Frans menambahkan bahwa pihak Dispenda DKI Jakarta telah memberikan kemudahan yaitu dengan menghilangkan denda pajak dan denda administrasi Balik Nama bagi masyarakat

“Sekarangkan semuanya sudah dimudahkan, bisa bayar pajak di Samsat, Gerai Samsat, Samsat Keliling, dan E-Samsat. Jika mau bayar sekarang juga bisa sebab kami juga telah menyertakan mobil Samling yang ready melayani wajib pajak yang terjaring operasi ini,” ucapnya.

Kepala Unit Dispenda Manarsar Simbolon mengungkapkan bahwa sasaran pihaknya adalah kendaraan mewah yang sengaja mengemplang pajak.

“Sasaran kita adalah mobil-mobil mewah, nilainya cukup besar. Jika lebih dari tiga tahun maka mobil tersebut akan dikandangkan,” ujar Manarsar Simbolon.

Menurutnya, untuk wilayah Jakarta Pusat rasio masyarakat yang taat membayar pajak sebesar 60 persen. Diharapkan dengan digelarnya operasi ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak yang belum menjalankan kewajibannya.

“Target kita yang 40 persen itu. Kita berharap kewajiban yang tertunda ini dapat segera dibayarkan demi mendukung pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta,” tuturnya. (np)




Berita Terkait: