Rabu, 13 Desember 2017

Headlines:

Wawancara  |   Profil  |  Crime Story  |  Investigasi  Tips Suara Pembaca 

You are here: Meja Hijau Hakim PTUN Kecewa, Para Tergugat Mengabaikan Kesepakatan Sidang Pembuktian

Hakim PTUN Kecewa, Para Tergugat Mengabaikan Kesepakatan Sidang Pembuktian

Surel Cetak PDF
637 readings

Ilustrasi

PORTALKRIMINAL.COM - KOTABARU, KALSEL: Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin di selenggarakan Selasa 08/08/2017 sekitar jam 10.00 adalah jadwal sidang Pembuktian dengan nomor perkara : 15/G/2017/PTUN.Bjm merupakan sengketa tanah tumpang tindih di Desa Sebelimbingan antara Noor Wahidah melawan Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru (Tergugat I) & Tjiu Jonni Eko (Tergugat II Intervensi).

Pada saat sidang tersebut di gelar hanya Penggugat yang di wakili Kuasa Hukum POSBAKUMADIN Banjarmasin yang dapat menghadirkan Alat Bukti kepemilikan Surat Asli dengan no. 64/KK-SB/VII-78 a.n MURAH, padahal pada saat sidang Duplik sebelumnya Majelis Hakim PTUN memerintahkan kepada Penggugat dan pihak Tergugat masing masingnya menghadirkan alat bukti, ketika  Majelis Hakim mempertanyakan kepada pihak Tergugat alasan tidak membawa bukti dengan jawaban para Tergugat bahwa Bukti yang akan di hadirkan belum lengkap, sehingga memicu reaksi Hakim PTUN yang mengatakan (dengan nada sinis) bahwa jadwal pembuktian sudah di sepakati bersama dan pembuktian pun bisa sebagian dulu tanpa harus selengkapnya, akan tetapi Majelis tetap memberikan kebijakan untuk  jadwal minggu berikutnya kepada Tergugat I dan Tergugat II Intervensi agar menghadirkan Alat Bukti, dan kepada pihak Penggugat juga di persilahkan untuk menghadirkan bukti tambahan, dalam kesempatan itu kuasa hukum penggugat Ronny Kosasih, S.H., M.H. meminta jadwal berikutnya pihaknya akan menghadirkan Bukti visual berupa Video, dan Audio.

Setelah keluar dari acara persidangan awak media ini mengejar Anna Nur Pratiwi, S.S.T. selaku Kuasa Tergugat  I dari Pertanahan Kotabaru, ketika awak media mempertanyakan perkataan mantan Kasi Pengukuran BPN Kotabaru terkait sertifikat milik Tjiu Jonni Eko proses penerbitannya tidak ada Warkah, Anna   menjawab silahkan pertanyakan kepada yang prinsipal nya aja.

Baca juga berita : http://portalkriminal.com/index.php/home/kriminal-daerah/43800-didik-akui-bpn-kotabaru-terbitkan-sertifikat-tanpa-tanpa-warkah

Memang sangat membingungkan proses terbitnya sertifikat milik Tjiu Jonni Eko alias Utuh Laris (Tergugat II Intervensi), pasalnya 4 sertifikat yang telah di belinya dengan no.187 a.n Noor Murhana, no.188 a.n Noor Ahmad Yani, no.189 a.n Jumalin, no.190 a.n Kipiyatul Akhyar, yang tumpang tindih dengan 1 surat tanah Penggugat, jika di cermati jeda waktu pendaftaran sertifikat sampai penerbitannya sertifikat sangat singkat (kurang dari 1 bulan) yaitu dari tanggal 14 Mei 1980 s/d 10 Juni 1980, Hal tersebut juga di duga melanggar proses pendaftaran tanah secara sporadik menurut Peraturan Pemerintah (PP) no.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang berlaku saat itu.

Sayid Ali Al Idrus, S.H. selaku Kuasa Hukum tergugat II Intervensi ketika di Konfirmasi wartawan portalkriminal selasa (08/08/2017) di PTUN terkait pernyataan Jumalin pemilik awal sertifikat no.189 bahwa hanya di pinjam nama dan tidak mengetahui lokasi tanah, namun dirinya menghindar dan enggan berkomentar. (HH/MUD)




Berita Terkait: