Sabtu, 19 Agustus 2017

Headlines:

Wawancara  |   Profil  |  Crime Story  |  Investigasi  Tips Suara Pembaca 

You are here: Portal Sorot Selimut Pencitraan: Wacana Pemindahan Ibukota Negara

Selimut Pencitraan: Wacana Pemindahan Ibukota Negara

Surel Cetak PDF
219 readings

Edison Siahaan

Oleh: Edison Siahaan *)
Wacana pemindahan Ibukota Negara terus bergulir kendati  hingga kini belum jelas muaranya. Mewujudkan wacana itu menarik perhatian, karena memerlukan proses panjang dan sederet persyaratan seperti keputusan politik, kemampuan keuangan serta alasan yang dapat diterima rakyat Indonesia.


Sejarah mencatat, pada awal kemerdekaan pusat pemerintahan NKRI pernah pindah tiga kali yaitu, ke Yogjakarta, Bukittinngi Sumatera Barat, dan Bireuen,Aceh. Perpindahan pusat pemerintahan itu disertai alasan kuat karena Jakarta sudah dikuasai tentara  Belanda yang dibonceng sekutu. Sehingga ketiga kota itu dinilai paling aman untuk menjalankan pemerintahan.
Pasca kemerdekaan, wacana pemindahan ibukota Negara dari Jakarta sudah mencuat sejak Presiden RI pertama Soekarno. Tetapi redup, kemudian wacana pemindahan kembali mencuat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan terus berlanjut di era Presiden Jokowi.

Sayangnya, wacana pemindahan ibukota Negara itu tidak disertai alasan yang urgen sehingga  kurang mendapat respon dari masyarakat luas. Apalagi wacana pemindahan ibukota Negara itu jauh dari kepentingan maupun kebutuhan Negara,  sehingga dianggap belum menjadi prioritas.

Ibukota Negara seperti Indonesia sarat dengan nilai-nilai sejarah perjuangan dan perjalanan bangsa dari mulai merebut kemerdekaan hingga era reformasi saat ini. Rakyat Indonesia menjadikan  Jakarta sebagai kebanggaan karena sarat dengan nilai historis perjalanan bangsa Indonesia yang tidak dapat digantikan dengan kemewahan apapun. Seluruh rakyat Indonesia akan terharu saat mengenang pembacaan teks proklamasi oleh Bung Karno di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat.

Bangunan gedung Istana Negara yang berada di kawasan Monas berdiri kokoh menyimpan rekaman perjalanan sejarah perjuangan hingga kemerdekaan Indonesia.  Membuat hati seluruh rakyat Indonesia bergetar, kagum dan bangga saat menatap bangunan Istana Negara bercat putih itu. Istana Negara tidak dapat digantikan dengan gedung megah pencakar langit meskipun dilengkapi kemewahan.

Apalagi, pemindahan ibukota Negara memiliki kesulitan yang cukup tinggi dan berdampak luas,sehingga memerlukan keputusan yang benar dan baik sesuai kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia. Bahkan pihak Istana negara lewat jubir Presiden, Johan Budi, mengakui memindahkan Ibukota Negara bukan pekerjaan yang mudah. Sehingga memerlukan proses kajian yang mendalam dan membutuhkan anggaran yang sangat  besar. Sementara, alasan pemindahan Ibukota Negara ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, hanya karena kemacetan di Jakarta dan  jauh dari ancaman gempa serta biaya tidak membebani APBN.

Kita patut bertanya, apa urgensi pemindahan ibukota Negara ? Bagaimana kalau beberapa tahun kemudian Palangkaraya macet ? Lalu apapula konsekuensi dan konpensasi jika dana yang digunakan untuk membangun ibukota negara sebagian besar digelontorkan swasta atau pihak ketiga ? Hendaknya kita tidak membuang-buang waktu dan energy hanya untuk menghembuskan wacana yang sarat dengan kesulitan untuk mewujudkannya.

Tetapi akan lebih efektif jika Presiden mendekatkan lembaga kementerian ke daerah yang sesuai dengan tugas fokok dan fungsi nya (Tufoksi). Seperti memindahkan kementerian pertanian,kementerian kehutanan,kementerian kelautan, kementerian perindustrian,kementerian PU,kementerian SDM dan beberapa kementerian lainnya ke daerah yang sesuai dengan tufoksinya. Selain hanya memerlukan anggaran yang lebih kecil, pemindahan lembaga kementerian sebagai pelaksana pemerintahan sesuai dengan Tufoksi akan berdampak pada  proses pemerataan pembangunan di Indonesia.

Sejatinya, wacana pemindahan ibukota Negara bukan solusi  efektif untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Tetapi justru  menambah beban pemerintah dan rakyat Indonesia. Pemindahan ibukota Negara juga bukan sesuatu yang urgent untuk segera  dilaksanakan. Tetapi dapat dipahami, bila wacana pemindahan ibukota Negara memang sengaja dikemas menjadi selimut pencitraan.

Rakyat Indonesia hanya ingin selalu dekat dan bersama dengan pemerintah meraih  cita-cita kemerdekaan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Serta merawat dan meningkatkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi Negara. (Wartawan Senior *)




Berita Terkait: