Sabtu, 24 Juni 2017

Headlines:

Wawancara  |   Profil  |  Crime Story  |  Investigasi  Tips Suara Pembaca 

You are here: Portal Sorot Kegaduhan Hukum

Kegaduhan Hukum

Surel Cetak PDF
88 readings

Edison Siahaan

Oleh: Edison Siahaan *)
Hukum adalah peraturan berisi norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tata kehidupan dan perilaku agar tercipta hubungan yang baik dan harmonis antara masyarakat. Hukum juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat terhadap  Negara begitu juga Negara kepada rakyatnya.


Karena hukum bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara ketertiban, keadilan serta mencegah kagaduhan. Sehingga proses penegakan hukum semestinya harus menjadi jaminan terwujudnya ketertiban dan keadilan.

Sayangnya, dalam beragam proses penegakan hukum di negeri ini justru kerap menimbulkan kegaduhan,kecemasan bahkan ketakutan. Kegaduhan hukum mencuat pasca disebutnya nama Amien Rais dalam kasus korupsi Alkes di persidangan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mencuatnya nama Amien Rais  menuai reaksi keras bahkan tokoh reformasi itu melontarkan ancaman akan melaporkan dua tokoh nasional yang selama ini tidak diproses hukum atas dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi.

Hukum digunakan sebagai alat untuk mengancam dan bargaining untuk mengantur posisi dalam melancarkan serangan maupun sebagai unjuk kekuataan. Hukum dapat dipakai sebagai senjata untuk melemahkan pihak lain agar tidak melanjutkan proses hukum atas kasus yang melibatkannya.Bahkan hukum juga menjadi instrument untuk memenangkan sebuah pergulatan demi tercapainya tujuan politik.

Kegaduhan juga mencuat dalam berbagai proses penegakan hukum seperti kasus tuduhan pencemaran nama baik, fitnah yang ditangani kepolisian.Karena seseorang bisa langsung diproses hukum atas ucapan maupun perbuatannya yang dilaporkan sebagai tindakan pencemaran nama baik atau fitnah. Padahal, ucapan atau perbuatan yang dituduh sebagai perbuatan melawan hukum tersebut, belum melalui proses pengujian untuk mengetahui apakah mengandung kebenaran atau tidak. Sejatinya, dapat dikatakan sebuah pelanggaran hukum, apabila ucapan atau perbuatan itu tidak benar atau sesuai dengan yang disebutkan.

Seperti yang dialami sejumlah wartawan yang menulis sebuah peristiwa penganiayaan setahun silam. Kasus penganiyaan itu hingga kini masih diproses di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ironisnya, dalam waktu bersamaan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah wartawan atas tuduhan melanggar UU ITE yang dilaporkan oleh pelaku penganiayaan itu.

Kegaduhan hukum menjadi eforia bagi masyarakat untuk saling melaporkan sesuai argumentasi dan kepentingan masing-masing pihak.Meskipun kasus-kasus yang dilaporkan masing-masing pihak itu, terkadang tidak mendapatkan kepastian hukum bahkan hilang,redup dan tak ada kabarnya.

Sampai kapan negeri ini dirundung kegaduhan akibat proses penegakan hukum ? Dapat dipastikan, pertanyaan ini akan tergantung di awan tanpa jawaban, apabila proses penegakan hukum tidak dikaitkan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.  Tujuan hukum  untuk memelihara ketertiban dan keamanan demi terwujudnya tata kehidupan yang harmonis masyarakat, akan sulit dicapai. Apabila perilaku dalam proses penegakan hukum dilakukan  sewenang-wenang dan mengebiri rasa keadilan.
Kegaduhan hukum akan mempercepat matinya kepercayaan masyarakat terhadap  proses penegakan hukum. (Wartawan Senior)




Berita Terkait: